BOGOR – Kabar yang beredar tentang anggota DPRD Kabupaten Bogor yang bepergian ke Bali di tengah pandemi cukup menarik respon berbagai elemen masyarakat.
Hal tersebut juga direspon oleh salah satu pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi saat memberikan keterangannya kepada awak media.
“Sebetulnya nyaris tidak ada ruang/space nalar kritis publik yang bisa didengar oleh wakil rakyat kita di Kabupaten Bogor, sebagai bukti aktifitas yang tidak prioritas, bahkan cenderung menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan ‘plesiran’ anggota dewan tidak pernah terhenti,” tandas Yusfitriadi, Rabu (09/03/2022) di Bogor.
Menurut Yusfitriadi, anggota DPRD tidak peduli terhadap kondisi rakyat sedang bagaimana ini.
“Kaitan anggaran pemerintah seperti apa, bagi mereka, yang penting bisa ‘pelesiran’ dengan menggunakan uang rakyat. Susah memberikan atribut kepada anggota dewan seperti ini, selain ‘sudah mati rasa’. Baik rasa empati, rasa kepedulian terhadap penderitaan masyarakat dan sebagainya,” tegas tokoh pengamat politik tersebut.
Yusfitriadi juga menambahkan apalagi jika kita kita relevansikan dengan era kebiasaan memanfaatkan teknologi saat ini. Hanya sekedar ingin mengetahui hal-hal yang bersifat administratif, seperti keingintahuan cara mengelola aset pemerintah saja harus berkunjung langsung ke Bali dengan menggunakan anggaran negara yang cukup besar.
“Bagi saya sangat tidak masuk akal, selain memang ‘ingin plesiran’ gratis. Terlebih dalam pengamatan saya yang terbatas, hasil dari berkali-kali kunjungan kerja ke beberapa daerah sampai saat ini tidak jelas apa hasilnya dan bagaimana implementasinya di Kabupaten Bogor,” tambahnya.
Yusfitriadi menegaskan bahwa anggota dewan harus sudah berhenti melaksanakan agenda pribadi dengan ‘berkamuflase’ atas nama kepentingan pemerintah dan masyarakat. Hal yang sangat fatal, Ketua DPRD tidak memahami bahkan tidak mengetahui kunjungan kerja ke Bali tersebut.
Menurut dirinya ini fenomena sangat langka sekaligus memprihatinkan. Betapa rapuhnya pola komunikasi di internal legislatif Kabupaten Bogor.
“Jika pernyataan Ketua DPRD tersebut hanya sebatas pernyataan saja tanpa ada sebuah tindakan yang tegas juga, bagi saya sama sekali ga ada maknanya. Bagi saya fenomena ini sebuah indikasi delegitimasi positioning Ketua DPRD Kabupaten bogor. Sehingga ketua DPRD kabupaten bogor dianggap tidak punya posisioning sama sekali di mata anggotanya,” pungkasnya.
Yusfitriadi mengatakan bahwa presenden ini akan kembali terulang, baik agenda kunjungan kerjanya maupun preseden mendelegitimasi keberadaan Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Jika Ketua di pimpinan DPRD Kabupaten Bogor tidak segera mengambil tindakan.
“Ini institusi negara yang mempunyai mekanisme yang sudah diatur oleh negara,” tegasnya.
