JAKARTA – Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati sangat menyayangkan pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut Busyro Muqoddas selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) 2010-2011 berotak sungsang.
“Padahal kritik di negara demokrasi adalah hal yang wajar. Tidak seharusnya Ngabalin menyerang secara personal (personal attack) kepada salah satu tokoh Muhammadiyah”, ujar Neni melalaui siaran persnya, Jum’at (14/5/2021).
Ia melanjutkan, pernyataan Ngabalin sangatlah tidak memperhatikan etika dan adab. Apalagi jika hal tersebut mengatasnamakan Istana dengan mengungkapkan lebih lanjut bahwa Busyro Muqoddas adalah manusia prejudice dan tidak cocok menjadi Pimpinan Muhammadiyah.
“Pemerintah sejatinya tidak perlu alergi terhadap kritik konstruktif. Kritik sebagai bagian dari demokrasi tak perlu ditabukan. Kritik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat tidak perlu dikekang atau malah yang kritik dikatakan manusia prejudice”, tegasnya.
Masih dikatakan Neni, kritik itu harus jawab dengan kerja keras. Data dibalas dengan data, narasi dibalas dengan narasi, bukan malah mendiskreditkan salah seorang atau menyerang satu pihak saja.
“Kami mendesak dan menuntut Ali Mochtar Ngabalin untuk menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang tidak etis, yang ditujukan kepada Busyro Muqoddas”, pungkas Neni.
Neni juga berharap agar Presiden Joko Widodo dapat mengevaluasi dan memberikan peringatan keras kepada staf Predisen yang telah melukai dan mencederai salah satu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain itu juga mengajak lapisan masyarakat untuk aktif, kritis, mengawasi dan mengawal segala kebijakan yang telah ditetapkan. (ed)
