Jakarta – Fraksi partai politik di DPR RI memiliki sikap yang berbeda terkait kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan menolak kebijakan tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan menyatakan bahwa Jokowi sudah mengabaikan suara rakyat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Solar hingga Pertalite.
Irwan memandang kebijakan ini memperlihatkan ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan yang dialami masyarakat.
“Kenaikan BBM ini adalah bentuk abai dan tidak peduli pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini,” tegasnya.
Sementara Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto kecewa dengan kebijakan pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurut Mulyanto, kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan bergeming pada sikap sendiri.
“Kami kecewa dengan keputusan tersebut. Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat, dan tetap bergeming dengan sikapnya,” ucap Mulyanto.
Dalam menyuarakan penolakan harga BBM naik, Fraksi PKS melakukan aksi walk out di Rapat Paripurna DPR pada Selasa, (06/09/2022).
Fraksi PDIP dan PAN
Berbeda dengan Demokrat dan PKS, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) maupun Partai Amanat Nasional (PAN) memandang kebijakan menaikkan harga BBM sulit dihindari saat ini.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengklaim partainya pro terhadap rakyat kecil. Namun, ia memandang pemerintah tengah menghadapi situasi yang sulit.
Hasto mengatakan bahwa menaikkan harga BBM subsidi harus menjadi opsi terakhir pemerintah dalam menghadapi masalah anggaran serta inflasi.
“BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan,” kata Hasto.
Jadi sambung dia, keberpihakan PDIP ini, kan, pada wong cilik, kepada marhaen. Tetapi pada saat yang sama, kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah segera mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk rakyat kecil buntut kenaikan BBM.
Pengalihan subsidi perlu cepat diberikan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlambatan konsumsi masyarakat.
“Pengalihan subsidi harus tepat sasaran. Mengingat kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi dan berpotensi menaikkan harga komoditas barang lain, bansos untuk rakyat kecil harus segera dicairkan,” ujar Puan.
Terpisah, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut kondisi BBM saat ini memang serba salah.
Menurutnya, anggaran akan mengalami pembengkakan bila pemerintah tidak menaikkan harga BBM.
“Ya, kita melihat kondisi saat ini serba salah dan punya konsekuensi. Jika tidak ada kenaikan BBM, maka anggaran kita akan membengkak dan mempengaruhi program-program yang sudah direncanakan,” kata Eko seperti dikutip detikcom.
Dia menambahkan, jika harga BBM dinaikkan, maka konsekuensi pada peningkatan harga kebutuhan pokok, inflasi, dan menurunkan daya beli masyarakat.
“Apa yang dilakukan Pak Presiden dengan memberikan bansos tambahan untuk menanggulangi penurunan daya beli sudah tepat,” tutupnya.
