Bogor – LS-VINUS menggelar diskusi tentang gelap gulita pendidikan politik di Kabupaten Bogor dan di mana peran Kesbangpol, Jum’at (25/03/2022).
Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menuturkan, mungkin masyarakat menentukan pilihannya dalam pemilu raya atau pilkada itu tiba-tiba dengan kecerdasan secara sendirinya tanpa adanya pendidikan politik. Dan juga dalam pendidikan non formal, siapa yang bertanggung jawab dalam pendidikan tersebut?.
Menurut Yusfitriadi, dalam berbagai macan literatur, ada 3 pihak yang berhak memberikan pendidikan politik.
Stakeholder pemilu dalam hal ini partai politik atau lembaga politik wajib memberikan pendidikan politik. Yang ada dalam realitasnya atau black campaign atau kampanye yang sifatnya 5 tahun sekali.
Pertama ada Pemerintah, karena pemerintah memiliki instrumen yang banyak dalam membangun kesadaran kolektif politik dengan berbagai dinas atau struktural di bawahnya.
Selanjutnya masyarakat sipil, kita kaya akan sipil-sipil yang beragam seperti lembaga pendidikan, LSM, lembaga komunitas, lembaga budaya, Terutama lembaga media yang memiliki peran yang signifikan.
“Kami berharap Lembaga Studi Vinus bisa terus komitmen dalam membangun kesadaran politik dan edukasi politik di media,” tandasnya.
Sementara itu, Atiek Yuli Setyowati selaku Ketua Umum Markas Pejuang Bogor mengatakan, ada beberapa yang harus menjadi prioritas politik, seperti anak-anak sekolah agar mereka melek dalam pesta demokrasi, dan tidak asal memilih, harus melihat profil calon tersebut.
“Harus mempelajari siapa yang akan mereka pilih, dan media harus independen, memberitakan hal yang benar agar demokrasi berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Atiek berpendapat, memang situasi pandemi yang harus kita maklumi, dan sudah mulai suhu demokrasi di depan mata, dan pemda di dunia legislatif sudah fokus dalam perencanaan anggaran tersebut.
“Terlepas dari semua ini, semua orang mempunyai peran dalam membangun kesadaran, mulai dari stakeholder maupun masyarakat umum secara keseluruhan,” katanya.
Kemudian Sukarna yang merupakan bagian dari LS-VINUS juga berpandangan bahwa dalam membangun kesadaran politik harus dilakukan secara terencana dan tidak instan. Dan hal tersebut difasilitasi oleh Kesbangpol, dalam segi SDM Kabupaten Bogor tidak menjadi hambatan, bisa melibatkan lembaga-lembaga nirlaba seperti Karang taruna, pesantren-pesantren, BEM dan bisa berkolaborasi dalam membangun pendidikan politik tersebut.
Menurut Sukarna, dalam hal kualitas dan kuantitas di Kab.Bogor sudah mumpuni dalam memberikan Pendidikan politik, dan tidak ada kendala dalam segi pendanaan atau SDMnya.
“Pendidikan politik tidak pernah dilaksanakan, kecuali KPU dalam sosialisasi yang mendekati event pesta demokrasi.Pendidikan politik jangan hanya menjadi formalitas saja, namun harus menjadi fokus kita bersama dalam membangun kualitas demokrasi yang baik,” imbuh Sukarna.
(Zayyid/Ed)
