Lantik Kepala Staf AL, Presiden Jokowi: Tingkatkan Kedaulatan Negara di Laut

Selain itu, Presiden meminta modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) laut harus terus diperkuat. 

Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) di Istana Negara, Jakarta.(Foto: Istimewa)

Jakarta – Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, (28/12/2022). Pelantikan tersebut dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan dihadiri undangan terbatas.

Muhammad Ali dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TNI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut. Pembacaan Keppres dilakukan oleh Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang baru dilantik. Dirinya menekankan konsentrasi utama dari Laksamana Muhammad Ali yaitu untuk meningkatkan kedaulatan negara di laut, utamanya yang berkaitan dengan perbatasan dan pulau-pulau terdepan.

“Kita tahu dua per tiga Indonesia ini adalah air, adalah laut. Jadi konsentrasi untuk kedaulatan negara utamanya di laut itu yang menjadi tanggung jawab besar dari KSAL yang baru, Pak Muhammad Ali,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, (28/12/2022).

Selain itu, Presiden meminta modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) laut harus terus diperkuat.

Dalam keterangan terpisah, KSAL Laksamana Muhammad Ali menjelaskan bahwa Presiden Jokowi mendorong pengembangan industri perkapalan dalam negeri untuk Angkatan Laut.

“Terutama dalam pembangunan kekuatan yang berupa KRI. Jadi sekarang ini TNI Angkatan Laut sudah, mungkin 70 persen, sudah menggunakan produk dalam negeri kapal-kapalnya,” kata Ali.

Hal lain yang ditekankan Presiden Jokowi, menurut Ali, yakni terkait potensi kerawanan di laut berupa penyelundupan maupun kegiatan ilegal lainnya. Presiden menekankan Angkatan Laut untuk terus berupaya mencegah dan menghentikan segala bentuk kegiatan ilegal di laut.

“Masalah kerawanan lain adalah penyelundupan. Bapak Presiden juga menekankan untuk mencegah atau menghentikan kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut lainnya,” pungkasnya.