Jakarta – Pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mengungkapkan pendapatnya terkait isu penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, penundaan Pemilu 2024 akan membuat demokrasi Indonesia menjadi cacat.
“Ini amanat UUD 1945, bagi saya usulan prematur ini sulit dilakukan dan dilaksanakan. Tak ada lembaga yang bisa menghentikannya (penundaan pemilu),” kata Jerry pada Sabtu, (26/02/2022)
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengusulkan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan alasan mempertahankan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Jerry menyarankan agar Muhaimin Iskandar belajar lebih banyak lagi agar tidak melontarkan pernyataan yang membuat rakyat bingung.
“Mana mungkin seorang menjabat tapi inkonstitusional. Yang bisa melakukan itu sesuai UU adalah MPR RI,” tegas Jerry.
Selain itu, kata dia, pemerintah dan DPR sudah sepakat mengenai tanggal dan pelaksanaan pemilu. Jika ditunda, maka hal itu dinilai inkonstitusional.
“Jadi, tak ada parpol atau lembaga lain yang bisa membatalkan, soalnya bahaya jika kita mau meratifikasi atau mengamandemen UUD,” ujarnya lebih lanjut dikutip dari Antara.
Dirinya melanjutkan, dalam konteks ini tak perlu ada argumen dan dalih menunda Pemilu. Saat ini tidak ada norma yang memungkinkan bagi presiden atau wakil presiden diperpanjang masa jabatannya.
Undang-Undang yang terkait dengan persiapan pemilu adalah Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016.
Undang-Undang itu menerangkan, tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu secara serentak dalam 1 tahun yaitu pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah.
“Jangan sampai keinginan dan ambisi pribadi atau kelompok membuat kita lupa di mana kita berpijak dan kita tinggal di negara mana? Apa sistem negara kita, seperti apa aturan dan UU. Ingat presiden dipilih oleh rakyat bukan oleh DPR. Jadi harus paham juga soal ini,” tandasnya. (Red)
