DEPOKNETWORK.COM – Beberapa hari yang lalu, beredar nama-nama usulan calon Tim Seleksi (Timsel) KPU dan Bawaslu Republik Indonesia Periode 2022-2027 kepada Presiden Jokowi. Nama-nama tersebut diajukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Di dalamnya, terdapat 27 orang nama yang diusulkan dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Dari unsur akademisi hanya dibutuhkan empat orang dari total 13 orang yang diajukan. Adapun untuk masyarakat juga dibutuhkan empat orang dari total 11 orang yang diajukan. Sementara, untuk pemerintah dibutuhkan tiga orang dan diusulkannya pun tiga orang.
Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia melalui rilisnya mengungkapkan, Tim Seleksi Calon KPU dan Bawaslu yang nantinya terpilih tentu harus memiliki pemahaman dan kualitas tentang kepemiluan, rekam jejak yang baik, tidak ada konflik kepentingan dengan organisasi tertentu dan terbebas dari segala macam intervensi.
Sebab, Direktur DEEP Indonesia, Neni Nurhayati, mengatakan kualitas dan integritas penyelenggara pemilu yang akan datang akan sangat ditentukan oleh timsel yang terpilih. Terlebih, kata dia, pemilu 2024 akan menghadapi tantangan yang cukup berat, kompleks dan berisiko dengan menggelar pemilu serentak dan pilkada serentak dilaksanakan pada satu tahun yang sama.
Mengingat urgen dan krusialnya posisi tim seleksi calon KPU serta Bawaslu 2022–2027, DEEP Indonesia mendorong kepada Presiden Jokowi melakukan beberapa hal. Pertama, kata Neni, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas Presiden terhadap 11 timsel calon KPU dan Bawaslu 2022-2027 yang akan dipilih serta menjelaskan apa kriteria dan standar yang dimiliki sehingga bisa terpilih menjadi tim seleksi.
“Dengan adanya keterbukaan ini tentu masyarakat tidak akan bertanya apa dan mengapa terpilih. Keterbukaan informasi juga menumbuhkan trust masyarakat kepada timsel terpilih,” ujar Neni dalam rilisnya.
Kedua, kata dia, masyarakat sipil perlu melakukan pencermatan dan kritik atas 27 orang calon tim seleksi yang diusulkan Mendagri kepada Presiden. Agar jangan sampai namanama yang menjadi tim seleski memiliki rekam jejak kurang baik dimata publik.
“Dan ketiiga, Terhadap 11 orang tim seleksi terpilih untuk menghindari hal-hal yang bersifat transaksional dan berkomitmen untuk menolak suap,” tulisnya dalam rilis tersebut.
Menurut dia, masa depan penyelenggara pemilu dan demokrasi yang akan datang ditentukan oleh tim seleksi yang akan dipilih Presiden.
“Sehingga perlu kiranya ada keterbukaan dan sudi untuk mengakomodir masukan dan saran dari masyarakat sipil,” pungkas Neni. (Andi)
