Jatimulya Usulan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Mencuat Dalam Musrenbang di Depok

Musrenbang di Kantor Aula Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok.

DEPOKNETWORK.COM – Musrenbang ini adalah bukan hal yang baru tapi setidaknya setiap tahun melaksanakan tentunya sudah tidak asing lagi, rutinitas setiap 1 tahun sekali untuk perencanaan berikutnya. Musrenbang tahun 2024 ini adalah salah 1 perencanaan untuk tahun 2025 di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok.

Sejumlah usulan pembangunan fisik dan non fisik yang terdapat dalam menu kegiatan wajib dan pilihan Kelurahan Jatimulya berhasil dihimpun lewat Musyawarah rencana Pembangunan atau Musrenbang 2025. Selasa (16/01/2024)

Lurah Jatimulya, Aripudin menjelaskan, pembangunan non infrastruktur menjadi perhatian di Jatimulya untuk 2025. Karenanya, melalui kegiatan Musrenbang, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama pembahasan.

“Musrenbang tahun ini lebih banyak mengusulkan soal pemberdayaan masyarakat, daripada pembangunan infrastrukturnya,” kata Aripudin di Kantor Aula Kelurahan Jatimulya.

Terdapat beberapa usulan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jatimulya. Di antaranya penguatan Kampung Keluarga Berencana (KB), Kelurahan Layak Anak, hingga Kampung Caraka dan Proklim.

Lurah Jatimulya, Aripudin saat paparan Musrenbang Anggaran 2025

“Aspirasi dari masyarakat yang sudah ditampung ini, akan kami hitung sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah disediakan untuk setiap Kelurahan sebesar Rp2,5 miliar,” jelas Aripudin.

Menurut Aripudin, pihaknya memang lebih memfokuskan pada sektor pemberdayaan masyarakat di 2023. Hal itu dilakukan guna meningkatkan daya saing warga di wilayahnya.

“Untuk meningkatkan daya saing, kami akan fokus memberikan pelatihan agar kesejahteraan masyarakat di Jatimulya meningkat,” tutur Aripudin.

Turut hadir dalam Musrenbang Jatimulya, Camat Cilodong Zainal Arifin, Anggota DPRD Fraksi Demokrat Mochamad Taufik, Anggota DPRD Fraksi PKS Ade Firmansyah, Ketua LPM H.Amsori, TP PKK, Pokja, Karang Taruna, Bhabinkamtibmas, Babinsa, RT/RW dan Linmas.

Ketua LPM Amsori menambahkan, skala prioritas di Musrenbang untuk anggaran tahun 2025 masih mengajukan masalah pembangunan infrastruktur.

Hasil musrenbang kelurahan akan kembali dirumuskan di tingkat kecamatan dan dimatangkan pada musrenbang tingkat kota.

”Sesuai yang diharapkan masyarakat, semoga semua usulan dari Musrenbang Kelurahan Jatimulya bisa tembus sampai di musrenbang tingkat kota nanti,” harap Lpm jatimulya. (Abie)