DEPOKNETWORK.COM – Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di masa itu jumlah usia produktif akan lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengelolanya secara serius, sehingga tidak kemudian menjadi bencana demografi.
Demikian kiranya dengan Kota Depok untuk bersiap dan antisipatif menyambut kondisi tersebut, hal itu sebagaimana diutarakan oleh Farida Rachmayanti Anggota Bapemperda DPRD Kota Depok, Senin, (02/01/2023).
Menurut Farida, dalam Peraturan Daerah Kota Depok No.4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan disebutkan untuk menunjang pembangunan daerah, pemuda dengan potensi dan peran strategisnya perlu di kembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan.
“Dalam perda juga disebutkan pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Dan jika dilihat dari Data Depok dalam angka diperkirakan berjumlah 30% dari total penduduk Kota Depok,” ujarnya kepada Redaksi Depoknetwork.com, Senin, (02/01/2023).
Farida yang juga di Komisi A DPRD Kota Depok mengatakan, keberadaan Perda Pembangunan Kepemudaan di Tahun 2022 menjadi sebuah amanat bagi pemerintah agar semakin serius mengelola usia produktif pemuda sehingga bonus demografi dapat dioptimalkan.
“Karena itu paling tidak ada langkah awal yang segera diambil oleh Pemerintah Kota Depok dalam menghadapi tantangan bonus demografi. Pertama, Fraksi PKS Kota Depok meminta agar Bappeda Kota Depok melakukan terobosan dengan menganalisa kondisi pemuda Kota Depok berbasis Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Kita belum punya data spesifik data demografi tentang pemuda,” katanya.
Ia melanjutkan, kedua, Musrenbang Tahun 2023 harus menempatkan arah, kebijakan dan program yang pro terhadap pemuda.
“Urusan kepemudaan bukan hanya tanggung jawab Dinas Pemuda, tapi mencakup lintas sektoral. Bahwa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) meliputi domain pendidikan, domain kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi,” terang Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS Dapil Beji, Cinere dan Limo.
Ketiga sambung Farida, secara khusus untuk program berjalan di Tahun 2023 dapat ditajamkan outcome dan outputnya ke arah penguatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang meliputi lima domain.
“Seperti misalnya program wirausaha baru, program pelatihan kerja, program ketahanan keluarga dan program kepeloporan pemuda,” sebutnya.
Selain itu kata dia, menjadikan IPP sebagai basis kebijakan akan mengakselerasi pencapaian IPM Kota Depok.
“Memberikan pelayanan, memberdayakan dan mengembangkan potensi dan peran strategis pemuda adalah cara jitu mengantisipasi munculnya permasalahan sosial di masa datang,” tandasnya.
