DEPOKNETWORK.COM – Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Kota Depok menggelar konferensi pers (konpres) membacakan manifesto politik yang intinya mengingatkan kepada Walikota dan Wakil Walikota mengenai sejumlah permasalahan pokok dan isu strategis dalam dinamika kemasyarakatan dan pemerintahan di Kota Depok.
Dewan Pembina DEEP Depok Sulung Hawari kepada wartawan di Kantor DEEP Depok, Jl Raya Keadilan, Rangkapan Jaya, Kamis (25/2/2020), menegaskan tujuannya mengeluarkan manifesto tak lain memperingatkan pemerintahan Idris-Imam agar berkomitmen menegakkan pemerintah yang bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme sampai ke tingkat Kelurahan.
“Politik dinasti Walikota yang sudah menjadi rahasia umum, ditambah oknum timses yang seringkali memakai stempel Walikota untuk kepentingan individu. Ini menjadi keresahan masyarakat”, ucap Sulung.
Anggota Pembina DEEP Depok, Tamami Husein menambahkan sudah saatnya masyarakat mengawasi keberlangsungan pemerintahan Depok yang akan berjalan ini, tidak ada istilah timses lagi, tidak ada yang dianggap paling istimewa.
“Walikota dan Wakil Walikota Depok harus mengistimewakan warganya”, tegasnya.
Koordinator DEEP Depok, Fajri Syahid secara tegas meminta Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan program pemerintahan Kota Depok.
“Apabila forum Musrenbang dari tingkat kelurahan sampai kota dan Forum Renja OPD sudah dianggap melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program, maka itu salah besar. Kami menantikan pemimpin yang mau mendengar dan mengeksekusi bukan hanya mendengar dan selfie-selfie”, ungkapnya. (DW/01)
