DEPOKNETWORK.COM – Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas menghimbau kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang suka memecah belah antar umat, Gus Yaqut meminta masyarakat agar tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan negara.
Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat masyarakat, kalau ada calon pemimpin bangsa Indonesia ini pernah memecah belah umat dengan menggunakan politik identitas ya jangan dipilih.
Hal senada juga disampaikan oleh Gus Mentri Agama ketika memberikan sambutan saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo Jum’at (29/9/2023).
Gus Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik, Gus Yaqut lalu mengungkit pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.
Pernyataan Gus Menteri Agama ini ramai disikapi oleh nitizen +62, ada yang pro dan kontra. Tetapi banyak yang pro termasuk Ketua Umum BKN Pusat Barisan Ksatria Nusantara, Muhammad Rofi’i Mukhlis
“Saya selaku ketua umum BKN sekaligus menjadi saksi sejarah saat itu bagaimana kiai-kiai NU diintimidasi. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tidak mencerminkan alam demokrasi yang ada di Indonesia. Padahal Jakarta ibu kota negara yang menjadi barometer bagi provinsi lain di Indonesia.” ungkap Gus Rofi’i.
Menurutnya Gus Rofi’i cukup DKI Jakarta saja yang telah menjalankan politik identitas, seumur hidup hanya sekali saja. Jangan sampai politik identitas DKI terulang kembali, apalagi terulang pada pilpres 2024.
“Kemenangan Anies pada Pilkada DKI 2017 adalah kemenangan karena demo berjilid-jilid yang dilakukan oleh kelompok pendukungnya. Mereka selalu jual ayat dan mayat untuk melancarkan tujuannya. Jadi pernyataan menteri agama sangat pas dan tepat ketika memberikan pesan moral bahwa Pilkada DKI 2017 tidak boleh terulang lagi.” lanjut Gus Rofi’i
BKN pusat bersama Menteri Agama Gus Yaqut pada Pilpres 2024 akan mengusung identitas bangsa Indonesia yang plural, majemuk, berbagai suku, agama dan bahasa serta budaya yang berbeda-beda. Tidak membenarkan adanya politik identitas agama di Indonesia.
Politik yang pas ya politik kebangsaan yang plural dan majemuk, kalau ini terlaksana maka demokrasi di Indonesia akan menjadi demokrasi yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Bangsa ini damai dari dulu dengan aneka perbedaan tetapi dapat hidup rukun satu sama lainnya.
Kalau tiba-tiba muncul sekelompok ormas keagamaan yang selalu demo menggunakan identitas agama tertentu untuk memenangkan kandidat yang jual ayat dan mayat ya ditinggal saja.
“Saya sebagai ketua umum BKN sangat mendukung pernyataan Menteri Agama Gus Yaqut yang sangat positif dan mengedukasi masyarakat agar melek dalam politik”.
Gus Yaqut dalam pernyataannya tidak menyebut sosok tapi kriteria, yang tentunya memancing masyarakat lebih cerdas dalam memilih capres cawapres dalam pilpres 2024. (Abie)
