Jakarta – Upaya kudeta Partai Demokrat oleh kubu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dkk kandas. Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan kubu Moeldoko atas kepengurusan Partai Demokrat.
Juru bicara Mahkamah Agung, Suharto juga mengonfirmasi hal tersebut. Putusan itu diputuskan majelis hakim pada Kamis (10/08/2023).
Ia menyampaikan, putusan atas PK ini merupakan putusan terakhir dalam perkara ini. Ia menegaskan, PK tidak bisa diajukan dua kali.
“Prinsipnya di UU MA diatur, di UU Kekuasaan (Kehakiman) diatur, PK itu tidak dimungkinkan dua kali. Hanya satu kali,” ujar dia dalam jumpa pers, Kamis.
Pengajuan PK untuk kali kedua hanya dimungkinkan apabila terdapat dua putusan yang saling bertentangan.
“Jadi, ruangnya sempit sekali. PK tidak ada upaya hukum atau ‘PK di atas PK’,” ucap Suharto.
MA menyebut bahwa sengketa partai politik yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu merupakan urusan internal yang bukan merupakan ranah mereka untuk memutus.
Pada hakikatnya, sengketa a quo merupakan masalah penilaian keabsahan kepengurusan Partai Demokrat, antara penggugat dan tergugat II Intervensi sehingga merupakan masalah internal Partai Demokrat,” kata Suharto.
“Harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,” katanya.
Suharto menyebutkan bahwa sampai gugatan PK Moeldoko didaftarkan ke MA, mekanisme melalui Mahkamah Partai Demokrat belum ditempuh oleh Moeldoko dkk.
“Novum yang diajukan para pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi,” pungkasnya.
