Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo membutuhkan sosok juru bicara (Jubir) baru pengganti Fadjroel Rachman yang telah dilantik menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan.
Namun, ia mengingatkan pengisian jabatan jubir presiden tidak boleh dilakukan atas dasar bagi-bagi jatah ke anggota tim sukses di Pilpres 2019 lalu.
“Jangan sampai posisi sestrategis ini hanya menjadi sarana bagi-bagi jatah tim sukses atau orang yang getol membela presiden, tapi sama sekali tidak punya kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan,” kata Herzaky.
Ia menjelaskan tugas seorang jubir presiden ialah memberikan penjelasan seputar isu atau permasalahan agar menjadi terang di tengah masyarakat, bukan membuat masyarakat semakin bingung pada suatu kebijakan.
Herzaky berkata, pernyataan yang disampaikan jubir presiden tidak boleh malah menimbulkan kegaduhan atau hanya bersifat bualan belaka.
Ia mengingatkan, publik memiliki hak untuk mengetahui setiap pilihan kebijakan atau sikap yang diambil oleh presiden.
“Memberikan clarity, kejelasan, bukannya malah menjadi noise baru. Apalagi sekedar lip service belaka,” imbuhnya.
Melihat situasi terkini, menurut Herzaky, keberadaan jubir presiden menjadi hal yang relevan sebagai sumber informasi utama, mengingat penjelasan yang disampaikan kementerian atau instansi di pemerintahan Jokowi kerap berbeda satu sama lain dalam merespons sebuah isu.
Namun begitu, ia menyatakan kebutuhan akan keberadaan jubir presiden tergantung kepada Jokowi.
Jika Jokowi melihat sosok yang tepat dan bisa membantu dalam mengomunikasikan pilihan kebijakan dan sikapnya ke publik, menurut Herzaky, sewajarnya jabatan jubir presiden segera diisi kembali.
“Tapi, jika dirasa belum perlu, sebaiknya posisi ini dikaji ulang,” ungkapnya. (Andi)
